PARIWISATA

KORUPSI

SAMOSIR

NASIONAL

DAERAH

BUDAYA

HUKUM

» » Caleg Perempuan Rentan Terjebak Korupsi

Ilustrasi/internet
VIVAnews - Amanat undang-undang tentang kuota 30 persen calon legislatif dari kalangan perempuan, harus dijadikan peluang strategis bagi caleg perempuan. Karena itu dibutuhkan kapasitas mumpuni, bukan cuma sekadar memenuhi ambisius partai untuk lolos parlemen.

Sekretaris Wilayah Koalasi Perempuan Indonesia Bengkulu Irna Riza Yuliastuti dalam dialog terbatas bertema "Apa Yang Harus Dilakukan Caleg Perempuan?" yang difasilitasi oleh Kantor Biro Antara Bengkulu, Jumat 28 Maret 2014, menyebutkan pasca diterapkannya undang-undang tersebut, banyak partai politik menyikapinya dengan segala cara untuk memenuhi kuota perempuan.

Terlepas memiliki kapasitas atau tidak, perempuan pun dilibatkan dalam dunia politik. "Sehingga banyak era sekarang ada anggota legislatif perempuan yang tersandung kasus korupsi. Sementara, bila ditelaah lebih jauh, korupsi yang dilakukannya karena telah terjebak dalam sistem yang sebelumnya telah korup," ujar Irna.

Karena itu, ia mengingatkan kepada seluruh caleg perempuan yang hendak bertarung di Pemilu mendatang, tetap harus memenuhi kapasitas diri dengan pengetahuan politik dan kebijakan yang mumpuni. "Saat ini saja rata-rata caleg perempuan nyaris sebagian besar tidak tahu apa fungsi dan perannya sebagai calon legislatif. Karena itu, harus dibekali kapasitas mulai dari sekarang dan setelah duduk nanti," ujar Irna.

Sementara itu, pengamat politik Bengkulu, Himawan Ahmed Sanudi yang hadir sebagai salah seorang pembicara dalam pertemuan itu menambahkan, setidaknya ada empat modal besar yang harus dimiliki seorang caleg perempuan agar terhindar dari perilaku korupsi di parlemen. Pertama, memiliki modal politik yang kuat yakni kapasitas pengetahuan tentang politik, kedua modal sosial yang berkaitan dengan hubungan sosial di lingkungan, ketiga modal ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan keuangan, dan terakhir modal budaya, yakni kemampuan untuk mencerna dan memahami budaya.

"Intinya caleg perempuan jangan mau cuma dijadikan pengumpan suara. Ia harus memiliki integritas dan hal yang layak ditunjukkan agar pemilih mau memilihnya," ujar Himawan.

Turut hadir dalam kegiatan terbatas tersebut, caleg perempuan dari Partai Golongan Karya Syafridawati Djaja untuk DPRD Provinsi dan Isti Januari, pedagang ayam potong yang saat ini mencoba peruntungan menjadi caleg DPRD Kota Bengkulu lewat perahu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) .

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post
Comments
0 Comments

No comments:

Leave a Reply