''Sejak pertengahan Februari lalu, Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Riau, Pak Jonli, selalu menggiring statemen di media massa soal APBD Bengkalis tahun 2014 yang menggunakan Perkada. Pernyataan-pernyataan sepihak sudah beberapa kali dikeluarkan yang bersangkutan, terkesan menggiring opini yang kurang bagus kepada masyarakat Bengkalis,'' tegas Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah, Sabtu (22/3).
Sebagai pejabat di tingkat provinsi, jangan memperkeruh situasi dengan mengeluarkan pernyataan yang membingungkan. Sebagian anggota dewan di Bengkalis juga heran, ada upaya penggiringan opini supaya APBD Bengkalis tahun ini menggunakan Perkada, termasuk menjamin kepada Gubernur Riau kalau APBD Bengkalis sudah tidak ada masalah.
Menurut Jamal, sebelum Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah mengajukan Perkada ke Gubernur supaya ditandatangani beberapa hari lalu, seharusnya berkomunikasi dulu DPRD Bengkalis. Tetapi setelah 22 anggota dewan menghadap Gubri menyampaikan klarifikasi terkait persoalan yang terjadi, baru Gubri memahami situasi APBD Bengkalis sehingga Gubri meminta supaya APBD disahkan di DPRD.
''Sangat kita sesalkan, ada upaya yang kurang bijak dari Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Riau dalam mengatasi kemelut APBD Bengkalis ini. Pak Jonli hanya menerima masukan sepihak, tanpa ada konfirmasi sama sekali ke kita, kecuali ada beberapa anggota dewan yang kenal beliau dan melakukan komunikasi, tetapi tidak secara resmi ke institusi DPRD,'' papar Jamal.(jfk)
0 Comments
